سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَّاعَاتُ يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ…( أَخْرَجَهُ أَحْمَد وَأَبُو يَعْلَى وَالْبَزَّار وَسَنَده جَيِّد , وَمِثْله لِابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة)
MUI: Ahli Waris Makam Mbah Priok Masih Diperdebatkan Rekomendasi
DPRD DKI Diprotes dan Dicurigai Kena Sogok
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat menyatakan ahli waris
Makam Mbah Priuk, Koja, Jakarta Utara, masih diperdebatkan dan belum bisa
dipastikan karena masih dalam penelitian.
Sementara itu Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Kamis (3/6), menetapkan rekomendasi atas bentrokan
di Makam Mbah Priok, Koja, Tanjungpriok, Jakarta Utara.
Rekomendasi DPRD DKI Jakarta tentang kasus berdarah Kuburan
Mbah Priok itu dinilai tidak mencerminkan apa yang sebenarnya terjadi dalam
kerusuhan yang telah menewaskan tiga anggota Satpol PP DKI dan melukai 231
orang itu.
“Rekomendasi Dewan itu sangat normatif, seakan-akan tidak
terjadi apa-apa. Sementara kita tahu bahwa Priok itu tragedi berdarah, ada yang
meninggal, ada yang luka-luka,” kata Yance anggota Fraksi Partai Demokrat.
Yance melanjutkan dengan menyatakan kecurigaannya bahwa ada
gratifikasi yang diberikan kepada anggota Dewan terkait penyusunan rekomendasi.
“Saya mohon penjelasan dari pimpinan dan saudara Gubernur,”
katanya.
Tentang Belum jelasnya kepemilikan dan ahli waris kuburan
Mbah Priok dikemukakan oleh MUI Pusat di depan para pejabat terkait, Walikota
Jakarta Utara, Tim Investigasi PMI, Komnas HAM, MUI DKI Jakarta, kepolisian dan
lainnya . Inilah beritanya:
Yudi Rahmat
01 Juni 2010 | 15:50
Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat
menyatakan ahli waris Makam Mbah Priuk, Koja, Jakarta Utara, masih
diperdebatkan dan belum bisa dipastikan karena masih dalam penelitian.
“MUI masih melakukan penelitian. Jadi belum bisa dipastikan
siapa pemilik dan ahli waris yang sah soal makam tersebut,” kata Ketua MUI
Pusat KH Ma’ruf Amin kepada wartawan, di sela-sela acara Desain Operasional
Studi Tentang Kasus Makam Habib Hasan Alhadad dan Reduksi Masyarakat, di Ruang
Visual, Islamic Center Jakarta, Jl Kramat Raya, Koja, Jakarta Utara, Selasa
(1/6).
Ma’ruf Amin menuturkan, ada beberapa versi mengenai
pemindahan makam tersebut. “Informasinya bermacam-macam, ada yang bilang sudah
dipindahkan dan ada pula yang bilang masih ada. Itu sebabnya kita akan terus
lakukan penelitian secara mendalam,” jelasnya, seperti dikutip dari beritajakartautara.com.
Dijelaskankan, di dalam areal pemakaman Dobo yang telah
dipindahkan ke Pemakaman Umum, Semper sebelumnya terdapat makam seorang ulama
besar yang berasal dari Timur tengah yakni, Abdullah Bin Wasin Alatas. “Jadi
yang ada di areal makam itu, tidak hanya makam Habib Hasan Alhadad, tapi ada
juga ulama dan tokoh agama lainnya,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Ketua MUI mengharapkan, setelah proses
pencarian fakta atau penelitian dilakukan, tidak ada lagi klaim-klaim dari
pihak manapun.
“Dalam penelitian ini akan membahas mengenai riwayat makam
itu tahun berapa, siapa yang punya hak atas tanah di makam itu, akan dibangun
seperti apa, desain daripada bangunan itu akan disesuaikan, jadi ke depannya
sudah tidak lagi ada yang melakukan pengklaiman,” paparnya.
Dalam acara tersebut sedikitnya dihadiri beberpa pejabat
terkait seperti Walikota Jakarta Utara, Bambang Soegiyono, Tim Investigasi PMI,
Komnas HAM, MUI DKI Jakarta, dan unsur kepolisian.
Rencananya, dalam kurun waktu dua bulan sudah ada hasil
penelitian yang dilakukan tim investigasi untuk Makam Mbah Priuk. Sayangnya,
dalam acara tersebut tak satupun keluarga ahli waris yang hadir mengikuti
kegiatan ini.
(new)
Sumber: primaironline.com
Sementara itu rekomendasi TPF (Tim Pencari Fakta) DPRD DKI
tentang kasus berdarah Kuburan Mbah Priok dinilai tidak sesuai karena kasus
tragedy bentrokan berdarah dan bakar-bakaran itu dalam rekomendasi seolah tidak
ada masalah. Padahal kasus itu adalah tragedy bentrokan berdarah, maka
dicurigai ada anggota DPRD yang kena sogok yang kini dihalus-haluskan bahasanya
yaitu mendapatkan grafitasi (hadiah di luar upah kerja). Inilah berita
protes-protes yang mewarnai sidang paripurna DPRD DKI tentang itu:.
REKOMENDASI TPF PRIOK DPRD DIWARNAI PROTES FRAKSI
Thursday, 03 June 2010 22:47
Pembacaan hasil rekomendasi Tim Pencari Fakta (TPF) untuk
Kasus Kerusuhan Priok dari DPRD DKI diwarnai protes dari beberapa fraksi yang
merasa tidak puas dengan keputusan tersebut.
Jakarta, 3/6 (Antara/FINROLL News) – Pembacaan hasil
rekomendasi Tim Pencari Fakta (TPF) untuk Kasus Kerusuhan Priok dari DPRD DKI
diwarnai protes dari beberapa fraksi yang merasa tidak puas dengan keputusan
tersebut.
Salah satunya adalah Fraksi Amanat Bangsa yang diketuai
Wanda Hamidah yang akhirnya menyatakan abstain dan melakukan walk out atau
keluar dari ruang sidang paripurna yang digelar di gedung DPRD DKI, Jl. Kebon
Sirih, Jakarta Pusat, Kamis.
Wanda menyatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan secara
lisan dan tulisan kepada rapim (rapat pimpinan) bahwa Fraksi Amanat Bangsa
merasa peristiwa itu sudah cukup untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan
Pemda DKI.
“Tapi kami tidak melihat itu dalam rekomendasi yang
dibacakan. Maka dengan ini Fraksi Amanat Bangsa menyatakan abstain dari
rekomendasi yang baru saja dibacakan,” kata Wanda yang melakukan interupsi
sebelum pimpinan DPRD menyerahkan rekomendasi itu ke Gubernur DKI Fauzi Bowo.
Interupsi juga dilakukan oleh Taufiqurrahman dari Fraksi
Partai Demokrat yang menggugat salah satu poin dalam rekomendasi tersebut
khususnya yang menyatakan bahwa Gubernur harus memberikan sanksi tegas kepada
Walikota Jakarta Utara, serta Kepala Satpol PP sebagai penanggung jawab
operasi.
“Kedua pejabat ini hanyalah layaknya prajurit yang
melaksanakan perintah. Tapi Ingub no.132/2009 itulah yang justru jadi pemicu
awal terjadinya bentrokan,” katanya.
Seperti Wanda, Taufiqurrahman juga menilai hal itu sudah
cukup untuk melakukan penelitian lebih lanjut, pendalaman atau bahkan
penyelidikan terhadap Ingub tersebut.
Nada kekecewaan juga diutarakan anggota Fraksi Partai
Demokrat yang lain, Yance yang mengatakan meskipun Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat telah meminta partainya
untuk mendukung siapapun kepala daerah namun rekomendasi Dewan tidak
mencerminkan apa yang sebenarnya terjadi dalam kerusuhan yang telah menewaskan
tiga anggota Satpol PP DKI dan melukai 231 orang itu.
“Rekomendasi Dewan itu sangat normatif, seakan-akan tidak
terjadi apa-apa. Sementara kita tahu bahwa Priok itu tragedi berdarah, ada yang
meninggal, ada yang luka-luka,” katanya.
Yance melanjutkan dengan menyatakan kecurigaannya bahwa ada
gratifikasi yang diberikan kepada anggota Dewan terkait penyusunan rekomendasi.
“Saya mohon penjelasan dari pimpinan dan saudara Gubernur,”
katanya.
Sementara itu, Sanusi dari Fraksi Gerindra juga melakukan
interupsi mengingatkan anggota Dewan bahwa rekomendasi yang dibacakan tersebut
sudah merupakan rangkuman dari hasil telaah seluruh fraksi ditambah dengan
temuan TPF di lapangan.
“Karena ini sudah dibicarakan jauh-jauh hari dan disetujui
jadi seharusnya kita lanjutkan saja penyerahan rekomendasi tadi,” katanya
tegas.
Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan yang memimpin jalannya sidang
kemudian menyatakan bahwa pihaknya menampung segala masukan yang diberikan
namun tetap melakukan penyerahan hasil rekomendasi tersebut ke Gubernur Fauzi
Bowo.
DPRD juga akan membentuk tim pengawas untuk memastikan
Pemprov DKI akan menjalankan hasil rekomendasi tersebut.
(T.A043/
Sumber: news.id.finroll.com
Peringatan Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam
Kasus dan masalah-masalah yang menyeliputi perkara bentrokan
berdarah itu sebenarnya akan mudah dan tidak berlarut-larut apabila tidak
ditambahi dengan buruknya kelakuan pihak-pihak yang terkait. Yaitu
berseliwerannya dusta-dusta di sana.
Ketika kasus itu sendiri diliputi aneka dusta, maka seperti
peringatan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berikut ini:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ
خَدَّاعَاتُ يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ
وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ وَيَنْطِقُ فِيهَا
الرُّوَيْبِضَةُ قِيلَ وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ قَالَ الرَّجُلُ التَّافِهُ فِي
أَمْرِ الْعَامَّةِ
Dari Abu Hurairah dia berkata, “Rasulullah shallallahu
‘alaihi wasallam bersabda: “Akan datang tahun-tahun penuh dengan kedustaan yang
menimpa manusia, pendusta dipercaya, orang yang jujur didustakan, amanat
diberikan kepada pengkhianat, orang yang jujur dikhianati, dan Ruwaibidhah
turut bicara.” Lalu beliau ditanya, “Apakah Ruwaibidhah itu?” beliau menjawab:
“Orang-orang bodoh yang mengurusi urusan perkara umum.” ((Hadits dikeluarkan
oleh Imam Ahmad, Abu Ya’la, dan Al-Bazzar, sanadnya jayyid/ bagus. Dan juga
riwayat Ibnu Majah no 4026 dari Abu Hurairah. Lihat Kitab Fathul Bari,
juz 13 halaman 84, shahih menurut Adz-Dzahabi dalam Talkhish ).
(nahimunkar.com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar